Page 170 - asuransi bintang annual report flipbook 2023

5. DIREKTUR KEPATUHAN • Bertanggung jawab atas terciptanya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan POJK dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. • Menyusun, menetapkan, dan Mengevaluasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko. • Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen. • Memastikan perusahaan telah melaksanakan GCG (Good Corporate Governance). • Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. DIREKTUR IT & OPERASIONAL Bertanggung jawab pada bidang TI, layanan pelanggan serta pelayanan polis. WEWENANG ANGGOTA DIREKSI Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan dari Dewan Komisaris a. Meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) dengan catatan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada (para) Pemegang Saham Perusahaan. b. Mengikat Perusahaan sebagai Penanggung/ Penjamin (Guarantor) atas hutang pihak lain. c. Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang- barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan. d. Membebani harta milik Perusahaan dengan Hak Tanggungan, Gadai dan dengan cara lain sebagai jaminan utang. Kewenangan Direksi yang harus mendapatkan Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham 5. COMPLIANCE DIRECTOR • Responsible for creating Compliance Culture across all levels of the organization and business activities of the Company in accordance with POJK provisions and applicable laws and regulations. • Develop, establish, and evaluate the policies, strategies and f ramework of Risk Management as well as procedures and tools to identify, measure, monitor and control Risks. • Ensure that the Risk Management function has been implemented independently. • Ensure that the company has implemented GCG (Good Corporate Governance). • Ensure that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Company are in accordance with prevailing laws and regulations. 6. IT & OPERATIONS DIRECTOR Responsible for IT, customer service and policy services. BOARD OF DIRECTORS AUTHORITIES Authority of Board of Directors Requiring Approval from the Board of Commissioners a. Borrow or lend money on behalf of the Company (in this case not including taking money from open credit) provided that the company is not allowed to provide loans to the Company’s Shareholders. b. Bind the Company as Guarantor for other parties’ debts. c. Buy, sell or for other reasons obtain or release rights to immovable goods including buildings and rights to land and companies. d. Burden the Company’s property with Mortgage right, Pawn and other means as bond debts. Authority of the Board of Directors requiring approval from the General Meeting of Shareholders a. Merger, demerger, spin-off, or consolidation. b. Any amendments to the Articles of Association that negatively affect the rights of Shareholders based on the agreement of Shareholders, applicable laws or Articles of Association, unless required in order to carry out any transactions permitted by other means based on the agreement of the Shareholders. a. b. Setiap penggabungan, demerger, spin-off, penggabungan, atau konsolidasi. Setiap perubahan Anggaran Dasar yang secara negatif mempengaruhi hak-hak Pemegang Saham berdasarkan perjanjian para Pemegang Saham, undang-undang yang berlaku atau Anggaran Dasar kecuali diharuskan untuk melaksanakan setiap transaksi yang diizinkan dengan cara lain berdasarkan perjanjian para Pemegang Saham. 168 PT Asuransi Bintang Tbk Laporan Tahunan 2023 Annual Report